Blog Archives
BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan satuan kerja pemerintah daerah/SKPD, pertanggungjawaban anggaran yang sudah kita terima harus ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DPA. Tujuan dari pelaporan tersebut agarkita mengetahui berapa anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita setiap bulan/triwulan/semester/tahun.
Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah Memasukkan saldo awal untuk Neraca dan LRA,Memasukkan (Posting) transaksi tahun berjalan, Membuat koreksi atau penyesuaian, Melaksanakan prosedur tutup bukuserta Membuat jurnal penutup untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Pembukaan/Awal tahun buku. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: AMTC DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, bimtek 2020, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ANJAB 2016, BIMTEK ASET, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEPENDUDUKAN, Bimtek Keuangan 2020, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, DIKLAT, diklat 2020, DIKLAT ASET DAERAH 2016, DIKLAT KEPEGAWAIAN 2016, DIKLAT KEUANGAN DAERAH 2016, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, workshop 2020
BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: 2020, AMTC DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, bimtek 2020, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASET, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK DESA, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEPEGAWAIAN, BIMTEK KEPENDUDUKAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, DIKLAT, diklat 2020, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK KEUANGAN 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, keuangan 2020, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, workshop 2020
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014, sementara peraturan pelaksanaan Perpres ini harus ditetapkan paling lama satu tahun setelah Perpres ini diundangkan.
Perpres Nomor 29 tahun 2014 menyatakan, laporan kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja intern (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan, selanjutnya disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES NO. 70 TH 2012, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, bimtek 2020, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASET, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEPEGAWAIAN, BIMTEK KEPENDUDUKAN, Bimtek Keuangan 2020, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, DIKLAT, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, INSTANSI PEMERINTAH, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK KEUANGAN 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, keuangan 2020, KURSUS, LAKIP, Laporan Akuntablitas, LEK2PN DIKLAT, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERMENPAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, Separate tags with commas X ANGGARAN X BERBASIS X BIMBINGAN TEKNIS X BIMTEK X BIMTEK BANDUNG X BIMTEK JAKARTA X BINTEK X DIKLAT X FGD X KEUANGAN DAERAH X kinerja X KURSUS X LEMBAGA BIMTEK X LEMBAGA PE, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, WORKSHOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016
BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat 4 undang-undang yakni UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya. KUA PPAS dan evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepekatan nota kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif. Dengan sifat politis itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA PPAS.
GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Penyusunan KUA PPAS dan Evaluasi RAPBD” yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bandung dan Kota – kota besar di Indonesia pada Tanggal :
Info Lengkap Klik : http://www.gtcdiklat.com/bimtek-penyusunan-kua-ppas-dan-evaluasi-rapbd/
Jadwal Bimtek 2018 :
JAKARTA :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25- 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
BANDUNG :
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 16 – 17 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 18 – 19 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 1 – 2 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 29 – 30 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 September 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 September 2018
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 November 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 November 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 Desember 2018
BOGOR :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
YOGYAKARTA :
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 16 – 17 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 18 – 19 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 1 – 2 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 29 – 30 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 September 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 September 2018
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 November 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 November 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 Desember 2018
SEMARANG :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
SURABAYA / MALANG :
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 16 – 17 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 18 – 19 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 1 – 2 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 29 – 30 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 September 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 September 2018
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 November 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 November 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 Desember 2018
BALI :
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 16 – 17 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 18 – 19 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 1 – 2 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 29 – 30 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 September 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 September 2018
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 November 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 November 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 Desember 2018
BATAM :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
MEDAN :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
LOMBOK :
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 2 – 3 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 16 – 17 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 27 – 28 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 4 – 5 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 18 – 19 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 1 – 2 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 29 – 30 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 September 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 September 2018
- Rabu – Kamis, 3 – 4 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 17 – 18 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 14 – 15 November 2018
- Rabu – Kamis, 28 – 29 November 2018
- Rabu – Kamis, 12 – 13 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 26 – 27 Desember 2018
MAKASSAR :
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 April 2018
- Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
- Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
- Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
- Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
- Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
- Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
- Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
- Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
- Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018
INFORMASI PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI:
TELP : 021.4306001, 4305959 HP/WhatsApp : 081316039970
PIN BB : D346B365 / LINE : gtcdiklat
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: AMTC DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, BIMTEK 2016, bimtek 2017, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ANJAB 2016, BIMTEK ASET, BIMTEK ASET 2016, BIMTEK ASET DAERAH 2016, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK BALI 2016, BIMTEK BANDUNG 2016, BIMTEK BATAM 2016, BIMTEK DESA, BIMTEK DESA 2016, BIMTEK DPRD 2016, BIMTEK EVALUASI LAKIP 2016, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK JAKARTA 2016, BIMTEK JOGJA 2016, bimtek kepegawaian, BIMTEK KEPEGAWAIAN 2016, BIMTEK KEPENDUDUKAN, BIMTEK KEUANGAN 2016, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2016, BIMTEK KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK LAKIP 2016, BIMTEK MAKASSAR 2016, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PAJAK 2016, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMDA 2016, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PEMERINTAHAN 2016, BIMTEK PEMERINTAHAN DESA 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERANGKAT DESA 2016, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK PERTANGGUNGJWABAN KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SATPOL PP 2016, BIMTEK SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2016, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK SURABAYA 2016, BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, DIKLAT, DIKLAT 2016, DIKLAT ASET DAERAH 2016, DIKLAT DESA 2016, DIKLAT KEPEGAWAIAN 2016, DIKLAT KEUANGAN DAERAH, DIKLAT KEUANGAN DAERAH 2016, DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, info jadwal bimtek diklat keuangan kepegawaian skpd instansi pemerintahan pengadaan barang jasa pemerintah informasi pelatihan aset daerah bumn pajak materi ujian sistem peneta usahaan dan pertanggung, JADWAL BIMTEK 2016, JADWAL BIMTEK GTC 2016, JADWAL BIMTEK TERBARU, JADWAL DIKLAT 2016, KAJIAN, KEUANGAN, KEUANGAN DAERAH, KEUANGAN NEGARA, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LEMBAGA BIMTEK, lembaga diklat, LEMBAGA PELATIHAN, LEMBAGA WORKSHOP, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PELATIHAN KEUANGAN DAERAH, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, WORKSHOP ASET 2016, WORKSHOP KEPEGAWAIAN 2016, WORKSHOP KEUANGAN 2016, WORKSHOP KEUANGAN DAERAH, WORKSHOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016
BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa korupsi tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan Anggaran, tetapi telah di mulai saat perencanaan kerja dan penganggaran. Oleh karna pemerintah Daerah harus menjadi barisan yang terdepan untuk menciptakan pengelolaan keuangan Daerah yang tansfaran dan akuntabel untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan yang baik atau good governance. Dan disamping itu pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini penting karena Reviu Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan temuan BPK yang tidak Wajar.
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: AMTC DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, BIMTEK / DIKLAT KEUANGAN DAERAH, BIMTEK 2016, bimtek 2017, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ANJAB 2016, BIMTEK ASET, BIMTEK ASET 2016, BIMTEK ASET DAERAH 2016, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK BALI 2016, BIMTEK BANDUNG, BIMTEK BANDUNG 2016, BIMTEK BATAM 2016, BIMTEK DESA, BIMTEK DESA 2016, BIMTEK DPRD 2016, BIMTEK EVALUASI LAKIP 2016, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK JAKARTA, BIMTEK JAKARTA 2016, BIMTEK JOGJA 2016, bimtek kepegawaian, BIMTEK KEPEGAWAIAN 2016, BIMTEK KEPENDUDUKAN, BIMTEK KEUANGAN 2016, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2016, BIMTEK KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK LAKIP 2016, BIMTEK MAKASSAR 2016, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PAJAK 2016, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMDA 2016, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PEMERINTAHAN 2016, BIMTEK PEMERINTAHAN DESA 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERANGKAT DESA 2016, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK PERTANGGUNGJWABAN KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SATPOL PP 2016, BIMTEK SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2016, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK SURABAYA 2016, BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, DIKLAT, DIKLAT 2016, DIKLAT ASET DAERAH 2016, DIKLAT DESA 2016, DIKLAT KEPEGAWAIAN 2016, DIKLAT KEUANGAN DAERAH 2016, DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, JADWAL BIMTEK 2016, jadwal bimtek 2017, JADWAL BIMTEK GTC 2016, JADWAL BIMTEK TERBARU, JADWAL DIKLAT 2016, KAJIAN, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LEMBAGA BIMTEK, LEMBAGA PELATIHAN, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, WORKSHOP ASET 2016, WORKSHOP KEPEGAWAIAN 2016, WORKSHOP KEUANGAN 2016, WORKSHOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKA SKPD
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunan (RKPD).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk mencapai target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: AMTC DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, BIMTEK 2016, bimtek 2017, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ANJAB 2016, BIMTEK ASET, BIMTEK ASET 2016, BIMTEK ASET DAERAH 2016, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK BALI 2016, BIMTEK BANDUNG, BIMTEK BANDUNG 2016, BIMTEK BATAM 2016, BIMTEK DESA, BIMTEK DESA 2016, BIMTEK DPRD 2016, BIMTEK EVALUASI LAKIP 2016, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK JAKARTA, BIMTEK JAKARTA 2016, BIMTEK JOGJA 2016, bimtek kepegawaian, BIMTEK KEPEGAWAIAN 2016, BIMTEK KEPENDUDUKAN, BIMTEK KEUANGAN 2016, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2016, BIMTEK KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK LAKIP 2016, BIMTEK MAKASSAR 2016, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PAJAK 2016, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMDA 2016, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PEMERINTAHAN 2016, BIMTEK PEMERINTAHAN DESA 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL 2016, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN 2016, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERANGKAT DESA 2016, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK PERTANGGUNGJWABAN KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SATPOL PP 2016, BIMTEK SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2016, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK SURABAYA 2016, BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, BINTEK, DIKLAT, DIKLAT 2016, DIKLAT ASET DAERAH 2016, DIKLAT DESA 2016, DIKLAT KEPEGAWAIAN 2016, DIKLAT KEUANGAN DAERAH 2016, DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016, evaluasi, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, JADWAL BIMTEK 2016, jadwal bimtek 2017, JADWAL BIMTEK GTC 2016, JADWAL BIMTEK TERBARU, JADWAL DIKLAT 2016, KAJIAN, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LEMBAGA BIMTEK, LEMBAGA PELATIHAN, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGENDALIAN, PENYUSUNAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, RKA, RKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, SKPD, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP, WORKSHOP ASET 2016, WORKSHOP KEPEGAWAIAN 2016, WORKSHOP KEUANGAN 2016, WORKSHOP PENGADAAN BARANG DAN JASA 2016
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD DAN PENGGUNA ANGGARAN
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
GTC DIKLAT menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bandaharawan SKPD Dan Pengguna Anggaran” yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bandung dan kota – kota besar lainnya di Indonesia pada Tanggal :
JADWAL BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :
- Rabu – Kamis : 22 – 23 Januari 2020
- Rabu – Kamis : 5 – 6 Februari 2020
- Rabu – Kamis : 19 – 20 Februari 2020
- Rabu – Kamis : 4 – 5 Maret 2020
- Rabu – Kamis : 18 – 19 Maret 2020
- Rabu – Kamis : 8 – 9 April 2020
- Rabu – Kamis : 22 – 23 April 2020
- Rabu – Kamis : 6 – 7 Mei 2020
- Rabu – Kamis : 3 – 4 Juni 2020
- Rabu – Kamis : 17 – 18 Juni 2020
- Rabu – Kamis : 8 – 9 Juli 2020
- Rabu – Kamis : 5 – 6 Agustus 2020
- Rabu – Kamis : 9 – 10 September 2020
- Rabu – Kamis : 23 – 24 September 2020
- Rabu – Kamis : 7 – 8 Oktober 2020
- Rabu – Kamis : 21 – 22 Oktober 2020
- Rabu – Kamis : 4 – 5 November 2020
- Rabu – Kamis : 18 – 19 November 2020
- Rabu – Kamis : 2 – 3 Desember 2020
- Rabu – Kamis : 16 – 17 Desember 2020
JADWAL BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :
- Rabu – Kamis : 29 – 30 Januari 2020
- Rabu – Kamis : 12 – 13 Februari 2020
- Rabu – Kamis : 26 – 27 Februari 2020
- Rabu – Kamis : 11 – 12 Maret 2020
- Rabu – Kamis : 15 – 16 April 2020
- Rabu – Kamis : 29 – 30 April 2020
- Rabu – Kamis : 13 – 14 Mei 2020
- Rabu – Kamis : 10 – 11 Juni 2020
- Rabu – Kamis : 24 – 25 Juni 2020
- Rabu – Kamis : 1 – 2 Juli 2020
- Rabu – Kamis : 29 – 30 Juli 2020
- Rabu – Kamis : 12 – 13 Agustus 2020
- Rabu – Kamis : 26 – 27 Agustus 2020
- Rabu – Kamis : 2 – 3 September 2020
- Rabu – Kamis : 16 – 17 September 2020
- Rabu – Kamis : 14 – 15 Oktober 2020
- Rabu – Kamis : 28 – 29 Oktober 2020
- Rabu – Kamis : 10 -11 November 2020
- Rabu – Kamis : 25 – 26 November 2020
- Rabu – Kamis : 8 – 9 Desember 2020
- Rabu – Kamis : 22 – 23 Desember 2020
BIAYA KONTRIBUSI :
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi : Jakarta, Bogor dan Bandung
- Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari – 3 malam)
- Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi : Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar
- Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari – 3 malam)
- Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,- (Tidak termasuk Penginapan)
FASILITAS PESERTA :
- Fasilitas dengan penginapan 4 day – 3 night
- Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
- Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
- Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
- Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak – Selama kegiatan berlangsung.
- Flasdisk 8 GB & Souvenir.
- Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
- Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta.
- Free akses layanan wifi.
- Fasilitas peserta tanpa penginapan
- Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
- Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak – Selama kegiatan berlangsung
- Flasdisk 8 GB & Souvenir.
- Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
- Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 5 peserta.
- Free akses layanan wifi.
INFORMASI PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI:
TELP : 021.4306001, 4305959 HP/WhatsApp : 081316039970
PIN BB : D346B365 / LINE : gtcdiklat
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: 2020, administrasi keuangan 2020, AKUNTANSI, BAGI, BENDAHARA, BENDAHARAWAN, BERBASIS KINERJA, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, bimtek 2020, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK DESA, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, BINTEK, DAERAH, DIKLAT, diklat 2020, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, JADWAL DIKLAT 2016, KAJIAN, KEUANGAN, KEUANGAN DAERAH, KURSUS, LOKAKARYA, PEJABAT, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGELOLAAN, PENGELUARA, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PROSES, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, SKPD, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD serta Bendahara Umum Daerah. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: 2020, BENDAHARA, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, BIMTEK / DIKLAT KEUANGAN, bimtek 2020, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASET, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEPEGAWAIAN, BIMTEK KEPENDUDUKAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, BINTEK, DIKLAT, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, keuangan 2020, KURSUS, LAPORAN, LOKAKARYA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYAMPAIANNYA, PENYUSUNAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, REVIU LKPD, SEMINAR, SERTA, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TATACARA, TRAINING, WORKSHOP
BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghslkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Read the rest of this entry →
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: 2020, AKUNTABILITAS, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK DESA, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEPENDUDUKAN, Bimtek Keuangan 2020, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2016, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, BINTEK, DIKLAT, EVALUASI LAPORAN, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, INSTANSI, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK KEUANGAN 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, kinerja, KURSUS, LAKIP, LAPORAN, LOKAKARYA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PEMERINTAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, REVIU LKPD, SAKIP, SEMINAR, SEMINAR SEHARI, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NO.71 TAHUN 2010)
Posted by GTC DIKLAT
PENDAHULUAN
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan termasuk neraca SKPD. Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Posted in BIMTEK KEUANGAN DAERAH
Tags: 2020, AKHIR, AMTC DIKLAT, AWAL, BIMBINGAN TEKNIS, BIMTEK, bimtek 2020, BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, BIMTEK AKUNTABILITAS PENGANGGARAN, BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, BIMTEK ASN, BIMTEK AUDIT KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BIMTEK DESA, BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM, BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH, BIMTEK PAJAK, BIMTEK PAJAK 2016, BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BIMTEK PEMDA, BIMTEK PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN, BIMTEK PENANAMAN MODAL DAERAH, BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD), BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010), BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD, BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS (BLUD), BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD, BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP 2016, BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP, BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS KINERJA, BIMTEK PERTANGGUNGJWABAN KEUANGAN DESA 2016, BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH, BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2008, BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA, BIMTEK SISTEM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU), BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH, BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DI DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA PEMERINTAH DAERAH, BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD, BIMTEK TATACARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH, BINTEK, DAERAH, DIKLAT, diklat 2020, FGD, FOCUS GROUP DISCUTION, GTC DIKLAT, jadwal bimtek 2020, JADWAL BIMTEK KEUANGAN 2020, JADWAL BIMTEK TERBARU, KAJIAN, KURSUS, LEK2PN DIKLAT, LOKAKARYA, LPPAP DIKLAT, NERACA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD MENUJU WTP, PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN, PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH, PEMERINTAH, PENATAUSAHAAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEARAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYUSUNAN, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKTRUAL, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, PKSBP BIMTEK, PP NO.71 TAHUN 2010, PPK DAN BENDAHARA, PPTK, PSKKP DIKLAT, REVIU LKPD, SEMINAR, SIMPOSIUM, standar akuntansi pemerintah, TRAINING, WORKSHOP