Blog Archives

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA. 2017 SESUAI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar mempercepat proses penyerapan untuk mewujudkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka membangun persepsi terhadap agenda nasional reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, untuk terciptanya keterpaduan gerak dan langkah seluruh aparat pengelola keuangan daerah dalam menyikapi pembaharuan baik pada aspek manajemen, perangkat peraturan perundang-undangan dan institusi maupun dalam melakukan pembaharuan pola pikir menuju pada peningkatan profesionalisme. Read the rest of this entry

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Daerah pada Pasal 4,5,6, dan 7 dinyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dinyatakan bahwa kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan bantuan hibah dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah. Secara garis besar Hibah dan Bansos dibuat sepanjang Belanja Wajib dan Belanja pilihan terpenuhi terlebih dahulu, jika belum terpenuhi maka ini kita pastikan salah. (Pasal 22) Dan hibah bansos  merupakan incaran seksi oleh KPK, karena tidak ada aturan yang mengatur secara detail. Hibah Bansos disusun sebelum KUA PPAS ditetapkan, pengajuan harus tertulis. Read the rest of this entry

BIMTEK MEKANISME PANATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke empat tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2010.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, terdapat juga beberapa istilah yang perlu diketahui oleh setiap ersonil yang terlibat didalamnya agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi. Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu diketahui bahwa panitia pengadaan hanya dibentuk untuk menangani proyek yang bernilai lebih dari 100 juta. Namun jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, proses pengadaan barang/jasa akan ditangani ole pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh instansi tersebut. Read the rest of this entry

BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)

PENDAHULAN
Seperti kita ketahui sektor pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan obyek pariwisata yang diterima daerah tersebut. Dimana hal ini tentu menggambarkan situasi perekonomian yang bagus dimana setiap perjalanan pariwisata tentu akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari suatu daerah yang di kunjungi. Dari hal ini biasa di katakan bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan berimbas ke pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) yang menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya juga secara otomatis akan meningkat pula. Namun Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).
GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DAERAH GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH (PAD)” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :

JADWAL BIMTEK SEMESTER I TA 2016

JADWAL BIMTEK JAKARTA

JADWAL BIMTEK BANDUNG

Kamis-Jumat, 14–15 Januari 2016

Kamis-Jumat, 7–8 Januari 2016

Kamis-Jumat, 28–29 Januari 2016

Kamis-Jumat, 21–22 Januari 2016

Kamis-Jumat, 11–12 Februari 2016

Kamis-Jumat, 4-5 Februari 2016

Kamis-Jumat, 25–26 Februari 2016

Kamis-Jumat, 18–19 Februari 2016

Kamis-Jumat, 3–4 Maret 2016

Kamis-Jumat, 10–11 Maret 2016

Kamis-Jumat, 17–18 Maret 2016

Kamis-Jumat, 14–15 April 2016

Kamis-Jumat, 7-8 April 2016

Kamis-Jumat, 28–29 April 2016

Kamis-Jumat, 21–22 April 2016

Kamis-Jumat, 12–13 Mei 2016

Kamis-Jumat, 19–20 Mei 2016

Kamis-Jumat, 26–27 Mei 2016

Kamis-Jumat, 2–3 Juni 2016

Kamis-Jumat, 9–10 Juni 2016

Kamis-Jumat, 16–17 Juni 2016

Kamis-Jumat, 23–24 Juni 2016

BIAYA KONTRIBUSI & INVESTASI

PAKET A (MENGINAP)

Rp. 4.000.000,-

 

1.Menginap 3 Malam (Twin Share)

2.Coffebreak selama Pelatihan

3.Sarapan Pagi, Makan Siang &
Malam.

PAKET B (TIDAK
MENGINAP)

Rp. 3.000.000,-

 

1.Coffebreak selama pelatihan

2.Makan siang selama
pelatihan

 

FASILITAS CALON PESERTA :

BIMTEK KIT (MATERI UP TO DATE,
BALLPOINT, TAS EXCLUSIVE, NOTEPAD)

SOFTCOPY MATERI DALAM CD-R

SERTIFIKAT BIMTEK DARI GTC DIKLAT

FREE LAYANAN WIFI DI RUANG MEETING

PERMINTAAN
TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK DILUAR JAKARTA & BANDUNG

MINIMAL
15 ORANG PESERTA.

 HUBUNGI CALL CENTER UNTUK INFORMASI LEBIH JELASNYA

INFORMASI DAN PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI KAMI DI:

Telp. 021- 4305959 Fax. 021- 436001 HP. 0813.1603.9970 (Sdr. Firza) PIN BB. 292A292C

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, supaya pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik, para pemeriksa harus dibekali dengan berbagai ketentuan peraturan, aplikasi dan karakteristik berbagai kegiatan dari entitas yang diperiksa. Harapannya, kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa dapat meningkat sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, terkait upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pemeriksa yang memadai khususnya dalam pemeriksaan atas pendapatan daerah, maka perlu diselenggarakan Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah.

Read the rest of this entry

BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH

PENDAHULUAN
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman dan/atau hibah dimaksud dapat diterus-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN. Pemerintah berwenang melakukan pinjaman luar negeri. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Pemerintah dapat menerima pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang bersumber dari : Negara asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan non keuangan, serta Lembaga Keuangan non asing.Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang pengadaan pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri dan penerusannya kepada Daerah/BUMN dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah. Sedangkan pengadaan pinjaman yang berasal dari dalam negeri diatur dalam peratura perundang-undangan tersendiri.

Pengelolaan PHLN menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan juga mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PHLN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Selain itu, agar PHLN dapat dikelola secara baik perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntablitas PHLN melalui penyelenggaraan publikasi informasi.

GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGRI DAN PENERIMAAN HIBAH” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :

JADWAL BIMTEK SEMESTER I TA 2016

JADWAL BIMTEK JAKARTA

JADWAL BIMTEK BANDUNG

Rabu-Kamis, 13–14 Januari 2016

Rabu-Kamis, 6-7 Januari 2016

Rabu-Kamis, 27–28 Januari 2016

Rabu-Kamis, 20-21 Januari 2016

Rabu-Kamis, 10–11 Februari 2016

Rabu-Kamis, 3-4 Februari 2016

Rabu-Kamis, 24–25 Februari 2016

Rabu-Kamis, 17-18 Februari 2016

Rabu-Kamis, 16-17 Maret 2016

Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2016

Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2016

Rabu-Kamis, 13-14 April 2016

Rabu-Kamis, 6-7 April 2016

Rabu-Kamis, 27-28 April 2016

Rabu-Kamis, 20-21 April 2016

Rabu-Kamis, 11-12 Mei 2016

Rabu-Kamis, 18-19 Mei 2016

Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2016

Rabu-Kamis, 15-16 Juni 2016

Rabu-Kamis, 8-9 Juni 2016

Rabu-Kamis, 29-30 Juni 2016

Rabu-Kamis, 22-23 Juni 2016

BIAYA KONTRIBUSI & INVESTASI

PAKET A
(MENGINAP)

Rp. 4.000.000,-

 

1.Menginap 3 Malam
(Twin Share)

2.Coffebreak selama Pelatihan

3.Sarapan Pagi,
Makan Siang & Malam.

PAKET B (TIDAK MENGINAP)

Rp. 3.000.000,-

 

1.Coffebreak selama pelatihan

2.Makan siang selama pelatihan

 

FASILITAS CALON PESERTA :

BIMTEK KIT (MATERI UP TO DATE,
BALLPOINT, TAS EXCLUSIVE, NOTEPAD)

SOFTCOPY MATERI DALAM CD-R

SERTIFIKAT BIMTEK DARI GTC DIKLAT

FREE LAYANAN WIFI DI RUANG MEETING

PERMINTAAN
TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK DILUAR JAKARTA & BANDUNG

MINIMAL
15 ORANG PESERTA.

 HUBUNGI CALL CENTER UNTUK INFORMASI LEBIH JELASNYA

INFORMASI DAN PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI KAMI DI:
Telp. 021- 4305959 Fax. 021- 436001 HP. 0813.1603.9970 (Sdr. Firza) PIN BB. 292A292C

BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan satuan kerja pemerintah daerah/SKPD, pertanggungjawaban anggaran yang sudah kita terima harus ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DPA. Tujuan dari pelaporan tersebut agarkita mengetahui berapa anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita setiap bulan/triwulan/semester/tahun.

Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah Memasukkan saldo awal untuk Neraca dan LRA,Memasukkan (Posting) transaksi tahun berjalan, Membuat koreksi atau penyesuaian, Melaksanakan prosedur tutup bukuserta Membuat jurnal penutup untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Pembukaan/Awal tahun buku. Read the rest of this entry

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ. Read the rest of this entry

BIMTEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

PENDAHULUAN

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PERMENDAGRI No. 64  tahun 2013) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah.  Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut yang sangat subtansial adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SKP) yang berbasis Akrual yang sesuai dengan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Read the rest of this entry

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD

PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyusun dokumen perencanaan anggaran dalam format RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran), dengan melampirkan lembar konversi untuk keperluan integrasi dengan APBD yang menggunakan basis kas dalam pengukuran pendapatan dan belanja. Permasalahan yang umum dalam penyusunan RBA adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip accrual dan kurangnya wawasan bisnis dalam menyusun rencana produk jasa, perkiraan pasar, biaya satuan, rencana keuangan dan lain-lain. selain itu masih banyak dijumpai proses penyusunan RBA yang terbalik, dimana RBA disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Proses penyusunan RBA pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pendekatan rencana bisnis dari sekedar rencana kegiatan, karena RBA yang berisi program, rencana operasional dan rencana pembiayaan tahunan, merupakan implementasi dari Rencana Strategis Bisnis yang telah disusun untuk rencana lima tahunan. Secara teknis, penyusunan RBA juga memerlukan penguasaan kebijakan dan metode akuntansi, terutama dalam penyajian prognosa dan proyeksi laporan keuangan.Dalam rangka membantu Manajemen RS Daerah atau SKPD-BLUD menyusun laporan kinerja BLUD, dan agar Dewan Pengawas BLUD dapat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD

GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung  pada tanggal :

JADWAL BIMTEK SEMESTER I TA 2016

JADWAL BIMTEK JAKARTA

JADWAL
BIMTEK BANDUNG

Selasa-Rabu, 12–13 Januari 2016

Selasa-Rabu, 5–6 Januari
2016

Selasa-Rabu, 26–27 Januari 2016

Selasa-Rabu, 19–20 Januari 2016

Selasa-Rabu, 9-10 Februari 2016

Selasa-Rabu, 2-3 Februari 2016

Selasa-Rabu, 23-24 Februari 2016

Selasa-Rabu, 16–17 Februari 2016

Selasa-Rabu, 15–16 Maret 2016

Selasa-Rabu, 22–3 Maret 2016

Selasa-Rabu, 29–30 Maret 2016

Selasa-Rabu, 12–13 April 2016

Selasa-Rabu, 5-6 April 2016

Selasa-Rabu, 26–27 April 2016

Selasa-Rabu, 19–20 April 2016

Selasa-Rabu, 10–11 Mei 2016

Selasa-Rabu, 3–4 Mei 2016

Selasa-Rabu, 17–18 Mei 2016

Selasa-Rabu, 24–25 Mei 2016

Selasa-Rabu, 14–15 Juni 2016

Selasa-Rabu, 7–8 Juni 2016

Selasa-Rabu, 28–29 Juni 2016

Selasa-Rabu, 21–22 Juni 2016

BIAYA KONTRIBUSI & INVESTASI

PAKET A (MENGINAP)

Rp. 4.000.000,-

 

1.Menginap 3 Malam (Twin Share)

2.Coffebreak selama Pelatihan

3.Sarapan Pagi, Makan Siang &
Malam.

PAKET B (TIDAK MENGINAP)

Rp. 3.000.000,-

 

1.Coffebreak selama pelatihan

2.Makan siang selama pelatihan

 

FASILITAS CALON PESERTA :

BIMTEK KIT (MATERI UP TO DATE,
BALLPOINT, TAS EXCLUSIVE, NOTEPAD)

SOFTCOPY MATERI DALAM CD-R

SERTIFIKAT BIMTEK DARI GTC DIKLAT

FREE LAYANAN WIFI DI RUANG MEETING

PERMINTAAN
TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK DILUAR JAKARTA & BANDUNG

MINIMAL
15 ORANG PESERTA.

 HUBUNGI CALL CENTER UNTUK INFORMASI LEBIH JELASNYA

INFORMASI DAN PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI KAMI DI:
Telp. 021- 4305959 Fax. 021- 436001 HP. 0813.1603.9970 (Sdr. Firza) PIN BB. 292A292C