Blog Archives

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA. 2017 SESUAI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar mempercepat proses penyerapan untuk mewujudkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka membangun persepsi terhadap agenda nasional reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, untuk terciptanya keterpaduan gerak dan langkah seluruh aparat pengelola keuangan daerah dalam menyikapi pembaharuan baik pada aspek manajemen, perangkat peraturan perundang-undangan dan institusi maupun dalam melakukan pembaharuan pola pikir menuju pada peningkatan profesionalisme. Read the rest of this entry

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Daerah pada Pasal 4,5,6, dan 7 dinyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dinyatakan bahwa kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan bantuan hibah dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah. Secara garis besar Hibah dan Bansos dibuat sepanjang Belanja Wajib dan Belanja pilihan terpenuhi terlebih dahulu, jika belum terpenuhi maka ini kita pastikan salah. (Pasal 22) Dan hibah bansos  merupakan incaran seksi oleh KPK, karena tidak ada aturan yang mengatur secara detail. Hibah Bansos disusun sebelum KUA PPAS ditetapkan, pengajuan harus tertulis. Read the rest of this entry

BIMTEK PANDUAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengetahui, menguji, dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, supaya pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik, para pemeriksa harus dibekali dengan berbagai ketentuan peraturan, aplikasi dan karakteristik berbagai kegiatan dari entitas yang diperiksa. Harapannya, kemampuan dan ketrampilan para pemeriksa dapat meningkat sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih terarah dan efektif. Oleh karena itu, terkait upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian pemeriksa yang memadai khususnya dalam pemeriksaan atas pendapatan daerah, maka perlu diselenggarakan Bimtek Audit Pendapatan Asli Daerah.

Read the rest of this entry

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ. Read the rest of this entry

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD

PENDAHULUAN

KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat 4 undang-undang yakni UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya. KUA PPAS dan evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepekatan nota kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif. Dengan sifat politis itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA PPAS.

GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Penyusunan KUA PPAS dan Evaluasi RAPBD” yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bandung dan Kota – kota besar di Indonesia pada Tanggal :

Info Lengkap Klik : http://www.gtcdiklat.com/bimtek-penyusunan-kua-ppas-dan-evaluasi-rapbd/

 

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PENDAHULUAN

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Read the rest of this entry

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN HPS/OE ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.4 TAHUN 2015

PENDAHULUAN
Mengacu kepada PERPRES Nomor 4 tahun 2015 (Perubahan keempat PERPRES Nomor 54 Tahun 2010) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , bahwa pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). yang dapat dikalkulasikan secara keahlian dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada.  Begitu pula sistem penyusunan Kontraknya, untuk memberikan pemahaman dan memenuhi  permintaan para alumni Bimtek khususnya bagi Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Pengadaan.

GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Tata cara Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015″ yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung dan kota -kota besar lainnya di Indonesia, info lebih lengkapnya klik disini : http://www.gtcdiklat.com/bimtek-penyusunan-hps-oe-atas-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-sesuai-dengan-perpres-no-4-tahun-2015/

Read the rest of this entry

BIMTEK,TRYOUT DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERPRES NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN
Telah ditetapkan  Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No.4 Tahun 2015 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah,penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. tata kelola pemerintahan saat ini sudah bergerak menuju perkembangan ke arah yang lebih baik sesuai dengan reformasi birokrasi yang ada, khususnya kontrak yang merupakan salah satu bagian dokumen pengadaan dan Perubahan yang tertuang dalam Perpres No.4 Tahun 2015 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

GTC DIKLAT JAKARTA  bekerjasama dengan IKATAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA INDONESIA (IAPI) menyelenggarakan “Bimbingan Teknis  Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sesuai Dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015 Berbasis komputer″ yang akan dilaksanakan di Kota – kota Besar Di Indonesia , Info Lengkap Bisa Klik Link Kami di : http://www.gtcdiklat.com/bimtek-dan-ujian-sertifikasi-ahli-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-sesuai-perpres-no-4-tahun-2015-berbasis-komputer/#more-243

Read the rest of this entry

BIMTEK PENDALAMAN DAN BEDAH KASUS ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Hal penting dari Perpres No.4 Tahun 2015 dan Inpres No.1 Tahun 2015 Rupanya Pemerintah melalui LKPP terus memperbaharui Regulasi dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan yang berlandaskan asas efektif, efisien, transparan, terbuka, adil & tidak diskriminatif, bersaing dan akuntable. Pada awal Tahun 2015 ini ada 2(dua) regulasi yang penting yaitu  Perpres No.4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke-empat Perpres 54 Tahun 2010 tt Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Intruksi Presiden No.1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua regulasi tersebut mengintruksikan bahwa pengadaan barang/jasa harus dimulai dengan perencaan yang matang serta proses pengadaan yang lebih awal  secara elektronik dan yang tidak kalah pentingnya adalah PPK dilarang menambah persyaratan yang tidak perlu/bertentangan dengan aturan pengadaan. Oleh karena itu alasan untuk mendapat penyedia/rekanan yang baikdengan menambahkan persyaratan yang bertentangan dengan aturan tidak dianjurkan. Justru akan dicurigai ada udang dibalik batu. Misalnya sudah merancang spesifikasi yang dimiliki oleh satu kelompok penyedia.

Untuk medapatkan output pengadaan barang/jasa sesuai harapan, maka organisasi pengadaan yang terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP dan PPHP harus paham pada tufoksi masing-masing dan berani mengambil tindakan serta  dampak hukum  dari tindakan tersebut. Dengan terbitnya Perpres No.4 Tahun 2015, maka proses pengadaan barang jasa di ULP dirancang menjadi hanya satu putaran atau tidak ada lelang ulang karena perserta kurang dari 3. Walaupun peserta kurang dari 3 , proses tetap berlanjut, tidak seperti sebelumnya menjadi gagal lelang dan harus diulang.

GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Pendalaman dan Bedah Kasus Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :

JADWAL BIMTEK JAKARTA :

1. Rabu – Kamis : 13 – 14 Juli 2016
2. Rabu – Kamis : 27 – 28 Juli 2016
3. Rabu – Kamis : 10 – 11 Agustus 2016
4. Rabu – Kamis : 24 – 25 Agustus 2016
5. Rabu – Kamis : 7 – 8 September 2016
6. Rabu – Kamis : 21 – 22 September 2016
7. Rabu – Kamis : 12 – 13 Oktober 2016
8. Rabu – Kamis : 26 – 27 Oktober 2016
9. Rabu – Kamis : 9 – 10 November 2016
10. Rabu – Kamis : 23 – 24 November 2016
11. Rabu – Kamis : 7 – 8 Desember 2016
12. Rabu – Kamis : 21 – 22 Desember 2016

JADWAL BIMTEK BANDUNG :

1. Rabu – Kamis : 20 – 21 Juli 2016
2. Rabu – Kamis : 3 – 4 Agustus 2016
3. Rabu – Kamis : 14 – 15 September 2016
4. Rabu – Kamis : 28 – 29 September 2016
5. Rabu – Kamis : 5 – 6 Oktober 2016
6. Rabu – Kamis : 19 – 20 Oktober 2016
7. Rabu – Kamis : 2 – 3 November 2016
8. Rabu – Kamis : 16 – 17 November 2016
9. Rabu – Kamis : 14 – 15 Desember 2016
10. Rabu – Kamis : 28 – 29 Desember 2016

KONTRIBUSI :

PAKET MENGINAP: Rp. 4.000.000,- (Termasuk Akomodasi Hotel Selama 3 Malam)

PAKET TIDAK MENGINAP: Rp. 3.000.000,- (Termasuk Makan siang & Coffebreak Selama Kegiatan)

PERMINTAAN SURAT UNDANGAN HUBUNGI:
TELP : 021.4306001, 4305959 HP/WhatsApp : 081316039970
PIN BB : 292A292C /  LINE : gtcdiklat

Read the rest of this entry

BIMTEK HUKUM KONTRAK DAN TEKNIS PENYUSUNAN KONTRAK SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES NO.4 TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Para Pejabat Pengambil Keputusan, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Direksi Perusahaan, General Manajer, Project Manajer/ General Superintendent, Investor, Jaksa, Pengacara, Penegak Hukum, dan Para Stake Holders yang terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Instansi pemerintah. Timbulnya dikotomi antara ”upaya penanganan krisis keuangan global melalui percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur/mendorong percepatan penyerapan likuiditas keuangan di bidang pengadaan barang/jasa” dengan ”eforia perilaku penegak hukum yang sering kebablasan dalam menangani kasus-kasus pengadaan”, menyebabkan banyak yang tidak mau lagi menjadi Pemimpin Proyek (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Panitia Pengadaan, akibatnya dana yang sudah disediakan menjadi tidak terserap. Sebagai payung hukum di bidang pengadaan pemerintah pun telah menetapkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan hal-hal tersebut serta untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas perpres baru ini.

GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak Serta Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung  dan kota – kota besar di Indonesia, untuk info lebih lanjutnya bisa klik di : http://www.gtcdiklat.com/bimtek-hukum-kontrak-dan-teknis-penyusunan-kontrak-serta-penyusunan-dokumen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-sesuai-perpres-no-4-tahun-2015/