BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Terkait hibah, hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga. Sedangkan menurut jenisnya penerimaan hibah terdiri atas hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung. Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemda, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Tata Cara Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah, GTC DIKLAT menyelenggarakan “Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :

JADWAL BIMTEK SEMESTER I TA 2016

JADWAL BIMTEK JAKARTA

JADWAL
BIMTEK BANDUNG

Selasa-Rabu, 12–13 Januari 2016

Selasa-Rabu, 5–6 Januari
2016

Selasa-Rabu, 26–27 Januari 2016

Selasa-Rabu, 19–20 Januari 2016

Selasa-Rabu, 9-10 Februari 2016

Selasa-Rabu, 2-3 Februari 2016

Selasa-Rabu, 23-24 Februari 2016

Selasa-Rabu, 16–17 Februari 2016

Selasa-Rabu, 15–16 Maret 2016

Selasa-Rabu, 22–3 Maret 2016

Selasa-Rabu, 29–30 Maret 2016

Selasa-Rabu, 12–13 April 2016

Selasa-Rabu, 5-6 April 2016

Selasa-Rabu, 26–27 April 2016

Selasa-Rabu, 19–20 April 2016

Selasa-Rabu, 10–11 Mei 2016

Selasa-Rabu, 3–4 Mei 2016

Selasa-Rabu, 17–18 Mei 2016

Selasa-Rabu, 24–25 Mei 2016

Selasa-Rabu, 14–15 Juni 2016

Selasa-Rabu, 7–8 Juni 2016

Selasa-Rabu, 28–29 Juni 2016

Selasa-Rabu, 21–22 Juni 2016

BIAYA KONTRIBUSI & INVESTASI

PAKET A (MENGINAP)

Rp. 4.000.000,-

 

1.Menginap 3 Malam (Twin Share)

2.Coffebreak selama Pelatihan

3.Sarapan Pagi, Makan Siang &
Malam.

PAKET B (TIDAK MENGINAP)

Rp. 3.000.000,-

 

1.Coffebreak selama pelatihan

2.Makan siang selama pelatihan

 

FASILITAS CALON PESERTA :

BIMTEK KIT (MATERI UP TO DATE,
BALLPOINT, TAS EXCLUSIVE, NOTEPAD)

SOFTCOPY MATERI DALAM CD-R

SERTIFIKAT BIMTEK DARI GTC DIKLAT

FREE LAYANAN WIFI DI RUANG MEETING

PERMINTAAN
TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK DILUAR JAKARTA & BANDUNG

MINIMAL
15 ORANG PESERTA.

 HUBUNGI CALL CENTER UNTUK INFORMASI LEBIH JELASNYA

Advertisements

BIMTEK TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

BIMTEK TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, dari sebelumnya berada di tingkat kabupaten dan kota, kini dialihkan menjadi ke pemerintah provinsi. Bahkan, pemerintan pusat lewat edaran Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, dinyatakan bahwa bupati dan wali kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Adanya dua regulasi pemerintah pusat tersebut, membuat daerah dilematis dalam hal pemerintahan di sektor pertambangan. “Ini sangat dilematis, di mana kami tidak dapat melakukan suatu tindakan kontrol, evaluasi, serta monitoring terhadap suatu aktivitas pertambangan,” Read the rest of this entry

BIMTEK AUDIT PNPB SUB SEKTOR MINERAL DAN BATU BARA

BIMTEK AUDIT PNPB SUB SEKTOR MINERAL DAN BATU BARA

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang telah tertuang dalam UU Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada hari Rabu 11 Januari 2017 Bapak Presiden Repulik Indonesia Pak Joko Widodo telah menandatangani PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, migas and then air tanah. Besides that mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, hasil kegiatan tersebut berupa mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, bijih emas and then bahan tambang lainnya. Read the rest of this entry

BIMTEK EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN

BIMTEK EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pelaku usaha pertambangan pemegang izin usaha pertambangan umumnya banyak yang dihentikan atau di terminasi karena tidak sesuainya jumlah potensi sumber daya dan cadangan bahan galian ditemukan dengan jumlah potensi sumber daya dan cadangan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pertambangan tersebut. Hal demikian dapat terjadi karena usaha pertambangan selain tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya dan cadangan bahan galian yang ada, juga sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi, hukum, sosial kemasyarakatan, teknologi dan infrastruktur yang ada. Read the rest of this entry

BIMTEK MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL BIDANG PERTAMBANGAN

BIMTEK MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL BIDANG PERTAMBANGAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan lingkungan pertambangan sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pemproses perizinan, pengevaluasi laporan teknik lingkungan pertambangan, pengawas teknik dan pengusahaan lingkungan pertambangan, inspektur lingkungan tambang/pelaksana inspeksi tambang (bidang K3 dan lingkungan) serta pengelola pertambangan menjadi lebih baik.

Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, di samping dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam sistem manajemen lingkungan (Environmental Management System) usaha dan/atau kegiatan. Read the rest of this entry

BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ROYALTI MINERAL DAN BATU BARA

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan penting PERHITUNGAN ROYALTI Pertambangan ada beberapa permasalahan, yakni: (i) tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan dilapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia, (ii) penetapan RPP jenis dan tarif atas PNBP menjadi PP memakan waktu lama untuk ditetapkan, (iii) tarif dan jenis PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan yang berlaku pada IUP mineral, (iv) tarif PNBP royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP batubara, dan (v) tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegoisasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap. Read the rest of this entry

BIMTEK DASAR DAN KEDISIPLINAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK DASAR DAN KEDISIPLINAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dewasa ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empiric masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.Dalam pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang dilayani oleh petugas pemadam kebakaran mendengar banyaknya keluhan masyarakat di lokasi kebakaran antara lain sulitnya menghubungi kantor pencegahan dan pemadam kebakaran, lamanya petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, kurangnya fasilitas yang dimiliki petugas pemadam kebakaran,kurang sikap sigap,cepat dan tanggap oleh petugas pemadam kebakaran hingga dianggap masyrakat memerlukan biaya dalam meminta pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran. Read the rest of this entry

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

PENDAHULUAN

Meningkatnya kejadian atau peristiwa kebakaran dan bencana lainnya di berbagai daerah propinsi, kabupaten atau kota-kota di Indonesia semakin diperlukan penanganan yang lebih sistemik. Diperlukan suatu manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meng-integrasikan dan men-sinergikan berbagai factor. Mengacu kepada model STPI (Science Technology Policy Implementation) ada 5 (lima) faktor utama yang sangat berperan, yakni kebijakan (policy), peraturan perundangan (legal devices), kelembagaan, mekanisme operasional dan pranata (standar, pedoman, manual). Dalam kaitan ini, telah diterbitkan Permen PU no 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanganan Kebakaran di Perkotaan yang memuat berbagai ketentuan menyangkut penanganan bahaya kebakaran di perkotaan, kawasan dan bangunan. Bimtek Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) : Dengan semakin meningkatnya kebakaran dan bencana (perkotaan) lainnya maka Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN) No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Read the rest of this entry

BIMTEK STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATA CARA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) TATA CARA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Sebagai alat pemadam dan penanggulangan dini dari bahaya kebakaran, kita harus benar-benar memastikan bahwa tabung APAR yang kita miliki, dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Terutama pada saat kondisi terjadinya kebakaran, alat pemadam api ringan ( APAR ) yang saat kita gunakan tidak beroperasi dengan baik, isi dari tabung tersebut tidak keluar, tuasnya macet, ataupun tabung sudah kehabisan gas tekanan karena gas pendorong isi tabung tersebut bocor. Salah satu langkah untuk menghadapi hal tersebut diatas, semestinya dikerjakan perawatan terhadap alat pemadam kebakaran sedari awal agar dapat berfungsi secara optimal. Sedangkan mobil pemadam kebakaran merupakan sarana pendukung terpenting bagi petugas pemadam kebakaran. Sebagai media dan peralatan utama dalam proses penyelamatan, mobil ini harus dapat berfungsi dengan baik setiap saat. Perawatan secara rutin diperlukan agar pengoperasian mobil pemadam kebakaran dapat tercapai secara maksimum. Namun bagaimanakah teknik perawatan yang baik dan benar agar mobil pemadam berkualitas dapat terus digunakan. Termasuk selang pemadam kebakaran atau Fire Hose membutuhkan perawatan khusus agar awet dan bisa digunakan setiap waktu. penggunaan dan perawatan Fire Hose memang harus sesuai dengan aturan-aturan baku agar selang pemadam kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan normal saat digunakan. tidak ada kebocoran, selang dapat mengalirkan air dari jaringan fire hydrant dengan baik, tidak lengket, dan tidak kaku. Read the rest of this entry

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di  daerah dalam pelaksanaann  tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

Read the rest of this entry