BIMTEK PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BENDAHARA SKPD

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke empat tentang tata carapengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2010.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, terdapat juga beberapa istilah yang perlu diketahui oleh setiap ersonil yang terlibat didalamnya agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi. Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu diketahui bahwa panitia pengadaan hanya dibentuk untuk menangani proyek yang bernilai lebih dari 100 juta. Namun jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, proses pengadaan barang/jasa akan ditangani ole pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh instansi tersebut. Read the rest of this entry

BIMTEK METODE PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD GUNA MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat  tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Read the rest of this entry

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI PELAKSANA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAHBIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI PELAKSANA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.

Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi. Di samping itu agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan. Read the rest of this entry

BIMTEK DAN SOSIALISASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

  1. PERPRES No. 10 Tahun 2013 Tentang : Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2013
  2. PMK No. 202 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2013
  3. PMK No. 165 Tahun 2012 Tentang : Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  4. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2013.

Read the rest of this entry

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN EVALUASI RAPBD BERASIS KINERJA SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI PPHP BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016. dijelaskan bahwa RKP tahun anggaran 2016 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan juga merupakan keseimbangan upaya pembangunan yang terintegritas dan sistematis penyusunan APBD tahun 2016 di daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah membuat rencana kerja pemerintah RKP tahun anggaran 2016 yang meliputi tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuat pondasi yang lebih berkualitas.   Read the rest of this entry

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL

PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dilakukan untuk memberikan pemahaman akan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu SATPOL PP dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan Tupoksinya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai macam persoalan mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga merupakan ruang lingkup Tupoksi SATPOL PP. Sebagai Upaya meningkatkan Profesionalisme dan Manajerial SATPOL PP dalam menangani berbagai persoalan yang serba Komplex. Read the rest of this entry

BIMTEK TEKNIK & STRATEGI RELOKASI PASAR

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sudah dikenal sejak puluhan abad lalu, diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke -5 Masehi. Dimulai dari barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari negeri tirai bambu, masyarakat mulai menggelar dagangannya dan terjadilah transaksi jual beli tanpa mata uang hingga digunakan mata uang yang berasal dari negri Cina. Dalam kegiatan pasar tradisional keberadaan PKL sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal, biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kabupaten/kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban ini kadangkala melalui bentrokan dan perlawanan fisik dari para pedagang. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang pun melakukan unjuk rasa. Pemerintah pun dihujatnya dan masalah PKL ini disebutkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Read the rest of this entry

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010. Read the rest of this entry

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.Peraturan pemerintah ini memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Read the rest of this entry

BIMTEK STANDAR PERIJINAN USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU No 10 tahun 2009 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta pertumbuhan usaha jasa di bidang pariwisata saat ini yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pariwisata merupakan bidang usaha yang menguntungkan. Kebutuhan jasa di bidang pariwisata mulai dari daya tarik wisata, transportasi, makan dan minum, sampai dengan jasa penginapan. Dampaknya positifnya adalah wisatawan diberikan berbagai macam alternatif pilihan yang disesuaikan dengan selera dan tentunya adalah kantongnya. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah bermunculan usaha travel agent kaki lima yang hanya bermodal koneksi internet mampu beroperasi dan mendapatkan pasar wisatawan. Bermunculannya usaha – usaha baru tersebut tanpa dibekali dengan ijin usaha tentunya akan berpengaruh pada layanan kepada wisatawan. Perlu standarisasi dalam pelayanan sehingga wisatawan tidak dikecewakan.

Untuk mendapatkan ijin usaha di bidang pariwisata tentunya melalui beberapa tahapan dan dapat diperoleh di berbagai instansi pemerintah. Pengurusan ijin usaha ada yang melalui Dinas Pariwisata ada pula yang melalui Dinas Perijinan sesuai dengan kebijakan daerah setempat. Namun demikian, diperlukan standarisasi dalam memberikan ijin bagi pengusaha di bidang jasa pariwisata. Read the rest of this entry