BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG PROFESIONAL

PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dilakukan untuk memberikan pemahaman akan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu SATPOL PP dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan Tupoksinya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai macam persoalan mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga merupakan ruang lingkup Tupoksi SATPOL PP. Sebagai Upaya meningkatkan Profesionalisme dan Manajerial SATPOL PP dalam menangani berbagai persoalan yang serba Komplex. Read the rest of this entry

BIMTEK TEKNIK & STRATEGI RELOKASI PASAR

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sudah dikenal sejak puluhan abad lalu, diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke -5 Masehi. Dimulai dari barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari negeri tirai bambu, masyarakat mulai menggelar dagangannya dan terjadilah transaksi jual beli tanpa mata uang hingga digunakan mata uang yang berasal dari negri Cina. Dalam kegiatan pasar tradisional keberadaan PKL sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal, biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kabupaten/kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban ini kadangkala melalui bentrokan dan perlawanan fisik dari para pedagang. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang pun melakukan unjuk rasa. Pemerintah pun dihujatnya dan masalah PKL ini disebutkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Read the rest of this entry

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010. Read the rest of this entry

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.Peraturan pemerintah ini memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Read the rest of this entry

BIMTEK STANDAR PERIJINAN USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU No 10 tahun 2009 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta pertumbuhan usaha jasa di bidang pariwisata saat ini yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pariwisata merupakan bidang usaha yang menguntungkan. Kebutuhan jasa di bidang pariwisata mulai dari daya tarik wisata, transportasi, makan dan minum, sampai dengan jasa penginapan. Dampaknya positifnya adalah wisatawan diberikan berbagai macam alternatif pilihan yang disesuaikan dengan selera dan tentunya adalah kantongnya. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah bermunculan usaha travel agent kaki lima yang hanya bermodal koneksi internet mampu beroperasi dan mendapatkan pasar wisatawan. Bermunculannya usaha – usaha baru tersebut tanpa dibekali dengan ijin usaha tentunya akan berpengaruh pada layanan kepada wisatawan. Perlu standarisasi dalam pelayanan sehingga wisatawan tidak dikecewakan.

Untuk mendapatkan ijin usaha di bidang pariwisata tentunya melalui beberapa tahapan dan dapat diperoleh di berbagai instansi pemerintah. Pengurusan ijin usaha ada yang melalui Dinas Pariwisata ada pula yang melalui Dinas Perijinan sesuai dengan kebijakan daerah setempat. Namun demikian, diperlukan standarisasi dalam memberikan ijin bagi pengusaha di bidang jasa pariwisata. Read the rest of this entry

BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

PENDAHULUAN

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah menetapkan Tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025.Berdasarkan Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut yang dimaksud ekonomi kreatif adalah ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumberdaya manusianya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Jadi ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan pengetahuan serta informasi yang dimiliki oleh sumberdaya manusia sebagai aktor utamanya. Ekonomi kreatif, dengan demikian, mempunyai lingkup yang sangat luas dan punya keunggulan yaitu tidak akan kehabisan bahan baku seperti hal kegiatan ekonomi lain seperti industri. Terbukti pula kegiatan ekonomi kreatif tahan terhadap hujaman krisis ekonomi. Read the rest of this entry

BIMTEK STRATEGI DAN MANAJEMEN MEWUJUDKAN KONSEP DESA WISATA TERPADU DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada level birokrasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti dengan adanya kejelasan regulasi terkait dengan pengembangan desa wisata dan usulan penetapan forum komunikasi desa wisata sebagai wadah koordinasi dan menjembatani hubungan antara masyarakat, lembaga desa wisata, perguruan tinggi, dan dunia usaha/swasta. Instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu lebih mengintensifkan pembinaan secara berkala setiap bulan sekali dan memfasilitasi pertemuan bagi forum komunikasi desa wisata agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam rangka koordinasi bersama dan ajang berbagi pengalaman dari masing-masing desa wisatanya. Pada level Dunia Usaha/Swasta, keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan yang bersifat teknis, seperti menjadi instruktur atau pemandu kegiatan outbound perlu mendapat perhatian yang serius. Investor sebaiknya tidak hanya bergerak sebatas menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur pariwisata tapi perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penguatan modal usaha mereka guna mendukung kegiatan investasi pariwisata. Pada level masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam perumusan rencana pembangunan agar mampu meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengembangan desa wisata sebagai produk wisata baru sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana wisata. Hal ini disebabkan ketiga aspek pengembangan desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas produk wisata.

Tujuan pengembangan kawasan desa wisata adalah:
1. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
2. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
3. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka,mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
5. Mengembangkan produk wisata desa. Read the rest of this entry

BIMTEK PROMOSI DESTINASI WISATA DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENDAHULUAN

Dunia pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Sektor pariwisata saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pariwisata, Pariwisata merupakan sektor yang interen dengan kehidupan masyarakat yang modern. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi seseorang  atau masyarakat, kebutuhan pada kepariwisataan akan semakin besar pula. Hal ini karenakan dalam jangka panjang sektorpariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat dunia, sehingga tidaklah mengherankanapabila kemudian banyak Negara termasuk juga Indonesia yang kemudian menjadikansektor pariwisata sebagai tumpuan sumber penggerak ekonomi bagi masa depan negaranya. Pariwisata dikembangkan disuatu negara dengan berbagai alasan, namun biasanya yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari masuknya devisa bagi negara, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga dapat mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena objek wisata merupakan aset yang dapat dijual kepadawisatawan sehingga masyarakatpun memiliki kesadaran dan keinginan besar untuk menjaga segenap potensi objek wisatanya hingga dapat dilirik dan tetap dikunjungi oleh wisatawan.

Pengembangan suatu pariwisata akan dapat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan. Pembangunan pariwisata perlu dipersiapkan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan agar tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki termasuk dalam sektor pariwisata menjadi dasar pembangunan pariwisata di daerah agar manfaat sebesar-besarnya dapat dirasakan dan digunakan untuk pembangunan daerah yang berujung pada perkembangan pariwisata nasional. Read the rest of this entry

BIMTEK KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN

Bangunan gedung yang terawat dengan baik sudah menjadi tuntutan saat ini agar diperoleh bangunan yang aman dan nyaman digunakan. Permen PU nomor 24 tahun 2008 mengatur bahwa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Perawatan  gedung dan fasilitas yang dilakukan secara rutin akan mencegah terjadinya kerusakan  yang lebih parah dan  menjamin keselamatan bagi para pengguna jasa rumah sakit tersebut.

Khusus bagi rumah sakit, dengan adanya sistem akreditasi rumah sakit  terbaru yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan keselamatan, maka manajemen perawatan fasilitas yang mencakup adanya rencana kerja, sistem pemeliharaan dan penggantian fasiliatas, assessment resiko  sampai pada pelaporannya merupakan hal yang perlu dipahami oleh pihak pengelola rumah sakit.  Pengetahuan tentang Manajemen perawatan  dan pemeliharaan bangunan akan sangat membantu tercapainya keamanan dan kenyamanan gedung   serta mengurangi resiko  terjadinya kecelakaan bagi seluruh pemakai  rumah sakit. Read the rest of this entry

BIMTEK DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI DAERAH

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang disebutkan Pembinaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Tugas pengaturan dilakukan dengan penyusunan dan penyebarluasan peraturan tingkat nasional, tugas pemberdayaan dilakukan dengan peningkatan kesadaran aparat pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan, serta tugas pengawasan dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. Read the rest of this entry