BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Daerah pada Pasal 4,5,6, dan 7 dinyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dinyatakan bahwa kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan bantuan hibah dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah. Secara garis besar Hibah dan Bansos dibuat sepanjang Belanja Wajib dan Belanja pilihan terpenuhi terlebih dahulu, jika belum terpenuhi maka ini kita pastikan salah. (Pasal 22) Dan hibah bansos  merupakan incaran seksi oleh KPK, karena tidak ada aturan yang mengatur secara detail. Hibah Bansos disusun sebelum KUA PPAS ditetapkan, pengajuan harus tertulis.

GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD” yang dilaksanakan di kota – kota besar di Indonesia pada :

Selengkapnya Klik http://www.gtcdiklat.com/bimtek-implementasi-permendagri-nomor-14-tahun-2016-sebagai-perubahan-kedua-atas-permendagri-nomor-32-tahun-2011-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-apbd/

Advertisements

About GTC DIKLAT

Government Training Center ,kami menyelenggarakan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pemerintah berdasarkan Pepres No.70 untuk menjadi solusi bagi instansi - instansi Pemerintah didaerah di seluruh Indonesia untuk memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Kami akan berusaha untuk memberikan pendalaman materi dan Try Out untuk membekali para peserta Bimtek dan Ujian sertifikasi sehingga siap dalam melaksakan ujian sertifikasi.

Posted on July 20, 2016, in BIMTEK KEUANGAN DAERAH and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: